Abstract

Implementation of school operational programs at SD Negeri Kebonsari 01 Candi District, Sidoarjo Regency can be realized if it is in accordance with the measurement of the implementation theory of Edward III, namely communication, disposition, bureaucratic structure and resources must be good. In this case, the implementation of the school operational assistance program carried out by SD Negeri Kebonsari 01, Candi Subdistrict, Sidoarjo Regency has been going well, but has experienced very minimal socialization barriers and there is also a lack of supervision in implementing it. The purpose of this research is to describe and analyze how the implementation of the school operational assistance program in SD Negeri Kebonsarii 01 Candi District, Sidoarjo Regency and to describe and analyze the obstacles in the implementation of the school operational assistance program. The method used in this research is descriptive qualitative method, data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation and analyzed by means of data collection, data presentation, data reduction and drawing conclusions. This study concludes that: from the four indicators of measuring the success of the implementation of the school operational assistance program at SD Negeri Kebonsari 01 which is said to be effective, it can be seen from the four indicators of successful implementation that have been achieved well. However, the obstacles faced were the lack of socialization to the guardians of students and also the lack of supervision of the implementation of school operational programs at SD Negeri Kebonsari 01.

Pendahuluan

Indonesia terdapat sumber daya manusia (SDM) yang dapat menjadi cermininan dari kualitas pendidikannya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi individu agar mampu menciptakan kesejahteraan bagi individu sendiri, masyarakat, maupun negara[1]). Dengan ini, suatu pendidikan menjadikan bahan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Fattah, (2014: 5) menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan bukan bentuk konsumsi semata-mata, malainkan suatu bentuk investasi. Hal ini jelas bahwa kualitas suatu bangsa dapat diperoleh melalui proses pendidikan di mana dalam pendidikan tersebut memberikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal atau investasi menuju kemandirian[2].

Pusat Data dan Informasi Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2019, partisipasi angka suatu pendidikan pada anak usia sekolah di INDONESIA disebut melonjak setiap tahunnya, akan tetapi, beberapa anak yang tidak melanjutkan sekolah di 34 provinsi dinegara tersisah hanya di kisaran 4,5 jutaanak [3]. Berikut data partisipasi anak yang tidak sekolah di Indonesia pada tahun 2019:

Berdasarkan tabel 1.1 menjukkan bahwa Masih sangat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Jumlah anak usia 7-12 tahun di indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 1.228.792 anak, untuk jumlah anak usia 13-15 tahun di 34 provinsi , jumlahnya 936.674 anak. Sementara jumlah anak usia 16-18 tahun, ada 2,420,866 anak yang tidak bersekolah. Sehingga secara keseluruhan anak yang tidak bersekolah mencapai 4.586,332.

Pendidikan mengutamakan apa yang dibuat oleh pemerintah, masalah ini sudah ditegaskan pada undang undang dasar 1945. demi keberhasilan negara yang berkembag yang diperlukan yakni sumber daya manusia (SDM) yang berkapasitas demi mendahulukan mekanisme pendidikannya. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional mengamatkan bahwa pendidikan nasional pantas wajib menjamin merobak kesempat pendidikan dan meningkatnya nilai serta relavansi pendidikan menjelang menghadapi tantangan perubahan penduduk lokal, kebangsaan dan mendunia [4]. Berikut ini adalah tabel Jumlah peserta didik menurut jenjang pendidikan :

Berdasarkan jumlah sekolah berdasarkan status negeri dan swasta, jumlah peserta didik pun mengikuti pola yang sama. Peserta didik disekolah negeri mendominasi dari jenjang SD, namun dominasi tersebut semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Menariknya, meskipunt pada jenjang SMA ditribusi jumlah sekolah swasta dan negeri hampir seimbang (50,23 peren dan 49,77 persen), namun dari distribusi peserta didik masih terlihat kesenjangan yang masih cukup besar yaitu 73,27 persen dibandingkan 26,73 persen untuk SMA neeri berbanding swasta, hal itu menandakan bahwa walaupun jumlah SMA swasta sudah menimbangi jumlah SMA negeri namun daya tampung SMA swasta belum setara dengan SMA negeri [5].

Dari tahun 2005 pemerintah mengeluarkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rancangan menanggulangi rumor pemerataan pendidikan dengan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Program ini terpandang dilatarbelakangi untuk pemotongan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ekstrim yang konsekuensinya berkurang kapasitas daya beli, kapasitas tawar pengobatan, dan besarnya siswa yang putus sekolah bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Untuk menurunkan konsekuensi tersebut maka pemerintah merealokasikan beberapa banyak anggaran ke empat program yaitu program pendidikan, kesehatan, prasarana daerah, dan subsidi serentak tunai yang salah satu program pada aspek pendidikan adalah program BOS

Implementasi program dana BOS bertujuan untuk mendukung rintisan program wajib belajar 12 tahun yang berkualitas baik, program bantuan operasional sekolah bermaksut untuk semua siswa SD negeri maupun swasta luput pada retribusi anggaran operasional sekolah terutama mereka yang berketurunan dari keluara miskin [6]. Pembebasan atau pengurangan anggaran operasional sekolah pasti sepenuhnya untuk dinikmati bagi para anak sekolah tanpa halangan mekanisme dan kriminal [7]. Apaila terhambat distribusi dana BOS hanya mampu sangat menghalangi kebebasan pendidikan para murid, bahkan melalui kriminal penggelapan dan manipulasi. Pristiwa ini serupa juga bermaksut melampaui kebebasan kontitusional para siswa\siswi.

Adapun kendala yang ditemui dalam pengelolahan dana bantuan opersional sekolah seperti masih kurang efektif dalam pengunaan dana operasional sekolah (BOS) mulai dari pengelokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah. Selain itu maih kurangnya keteredian buku paket bagi siswa yang terindikasi masih banyaknya siswa yang membelih buku paket yang seharusnya mereka dpatkan gratis atau dipinjamkan oleh sekolah. Berdasarkan hal tersebut yang dijelakan diatas penelitian ini berusaha untuk melakukan kajian lebih mengenai pertangggungjawaban pengelolahan anggaran program bantuan operasional sekolah (BOS). Yang perlu diperhatikan dalam pengelolahan angaran dana BOS antara lain menganalisi program kegiatan dana prioritasnya, menganalisis dana yan ada dan mungkin bisa diadakan dari berbaai sumber pendapatan dan dari berbagai kegiatan.

Kondisi permasalahn pelaksanaan dana BOS juga terjadi di SDN01 Kebonsari yaitu masih kurannya pelatihan terhadap pengelolahan dana BOS sehinga pengelolahan dana BOS masih mengalami kesulitan dalam penggunaan dana dan penyusunan laporan. Kemudian masyarakat masih dibebani atas munculnya anggaran registrasi siswa baru di tahap SMP, terkecuali terdapat juga anggaran bagi bntuan modal bangunan sekolah yang ditanggung bagi siswa.

Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kualitas pendidikan di SDN01 Kebonsari Candi rendah, salah satunya adalah rendahnya kualitas guru atau sarana prasarana pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, Permasalahan lain juga yaitu, penggunaan dana BOS yang selama ini tidak melakukan musyawarah terhadap orang tua murid/wali, seharusnya orang tua wali anak didik didatangkan oleh sekolah hendak berpartisipasi membiayai bantuan kekurangan biaya sekolah yang telah ditetapkan bagi pihak sekolah, belum pula dengan kecilnya jenjang responsibilitas, pelaksanaa dana pertanggungjawaban dan bantuan operasional sekolah (BOS) oleh sekolah tidak dipublikasikan ataupun pernah dibuat audit oleh Akuntan publik, maka responsibilitas dan integritas tengah dicurigakan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodeIpenelitian kualitatif dengan proses induktifIberdasarkan pengamatan obyek dilapangan yang bersifat ilmiah. Pendekatan yang digunakan deskriptif berfokus pada permasalahan yang ada, fakta di lapangan maupun temuan-temuan baru sesuai dengan kondisi nyata di lapangan[8]. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kebonsari 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada implementasi program bantuan oprasional sekolah (BOS) di SD Negeri Kebonsari 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini berdasarkan pada empat tahapan diantaranya adalah komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya.

Penelitian ini menggunakan teknikipurposive dalam pengambilan dan pemilihan informan. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang terdiri dari satu Kepala Sekolah SD Negeri Kebonsari 01, Bendahara SD Negeri Kebonsari 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan dua orang wali murid SD Negeri Kebonsari 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder dengan penganalisisanidata melalui beberapa tahap yakni pengumpulan data,i reduksi data, penyajianidata dan penarikanikesimpulan[9].

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari pembahasan dan uraian diatas mengenai Implementasi Program Bantuan Oprasisonal Sekolah di SD Negeri Kebonsari 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, maka diperoleh kesimpulan empat variabel yang dikemukakan oleh Edward III, yang mampu mempengaruhi Implementasi program bantuan oprasional sekolah (BOS) di SD Negeri Kebonsari 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo [10]. Ialah :

Komunikasi

Dalam hal komunikasi dapat disimpulkan bahwa antara pihak SD Negeri Kebonsari 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan dengan baik kepada para penerima manfaat dana BOS ini. Hal tersebut dijelaskan dengan rinci pemanfaat apa saja yang dibayarkan oleh dana BOS ini kepada setiap orang tua siswa atau siswi.

Disposisi

Sebagaimana pertanggung jawaban merupakan tindakan akhir program BOS maka dapat disimpulkan bahwa para pengurus sudah ada titik temu terhadap pengerjaan yang terjadi dan informasi yang disusun dalam laporan pertanggungjawaban administrasi disesuaikan, yang tidak dapat dipisahkan dari pengesahan dan pemahaman dari pertemuan-pertemuan yang diadakan. telah dikuasai oleh sekolah, baik sebagai pelaksana maupun direktur dan kepala penatausahaan aset BOS di SDN Kebonsari 01 Candi Sidoarjo.

Struktur Birokrasi

Dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi untuk menangani program bantuan oprasional sekolah di SD Negeri Kebonsari 01 Kecamatan Candi Kabuaten Sidoarjo sudah berjalan baik. Dimana pemodal sekolah telah mencatat, memesan dan mendistribusikan organisasi keuangan yang masuk dan keluar dengan cara yang efisien dan rapi dalam buku uang sesuai pengaturan yang sah, baik pedoman khusus dan pedoman untuk mendapatkan barang dagangan dan pakaian seperti rekening negara, menunjukkan bahwa latihan ini diawasi dengan cerdik dan dengan cara yang dilindungi. kehadiran latihan yang dapat mendorong demonstrasi kehinaan.

Sumber Daya

Dilihat dari persepsinya dalam hal sumber daya disini, keberadaan program BOS digunakan untuk memperluas sifat belajar siswa, misalnya, membeli konsentrat buku, memberikan organisasi web, mengarahkan tes pendahuluan, memimpin pembinaan untuk mata pelajaran yang merepotkan, kemampuan ekstrakurikuler. Latihan diselesaikan Dengan penuh tanggung jawab, dirasakan manfaat yang sangat besar bagi pembelajaran hakikat belajar di SD Negeri Kebonsari 01 Candi Sidoarjo. Sehingga dalam hal sumber daya program bantuan oprasional sekolah (BOS) di SD Negeri Kebonsari 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik.

Kesimpulan

Implementasi program bantuan oprasional sekolah (BOS) yang ada di SD Negeri Kebonsari 01 dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini menyimpulkan bahwa: dari ke empat indikator pengukuran keberhasilan implementasi program bantuan oprasional sekolah di SD Negeri Kebonsari 01 yang dikatakan efektif hal tersebut dapat dilihat dari keempat indikator keberhasilan implementasi telah tercapai dengan baik. Namun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi kepada wali murid dan juga kurangnya pengawasan terhadap implementasi program oprasional sekolah yang ada di SD Negeri Kebonsari 01.

References

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
2. Fattah (2014) Nilai Ekonomi dan Pendidikan. Graha Ilmu.
3. Pusat Data dan Informasi Departemen Pendidikan Nasional, 2019.
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
5. BPS-RI Susanas, 2019.
6. Permendikbud No. 8 Tahun 2020
7. https://ditsmp.kemdikbud.go.id/bantuan-operasional-sekolah-komitmen-pemerintah-untuk-pendidikan-nasional/ .
8. Hubberman, M. B. (n.d.). Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UII Press.
9. Moleong, L. J. (2008). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
10. Nawawi (2007). Model- model Kebijakan Publik.