Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat, namun secara geografis berjarak cukup jauh dari pusat kekuasaan di tingkat atasnya. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti penting sebagai basis penyelenggara pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD[1].
Secara sosiologis desa merupakan sebuah gambaran dari satu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana masyarakat saling mengenal dengan baik corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, atau dengan pengertian umum Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014)[2].
Secara substantif Undang-Undang Desa ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan[3]. Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut.
Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya seperti halnya Administrasi Kependudukan. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat[4].
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan bukannya menggunakan angka – angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengamatan situasi yang wajar (alamiah), sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi[5]. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran (deskripsi) tentang kinerja pemerintah desa dalam pelayanan AdministrasiKependudukan di desa Tawang Rejeni.
4.1 Hasil Penelitian
Pada bagian ini akan dipaparkan hasil wawancara dengan informan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu masyarakat desa Tawang Rejeni yang pernah melakukan pengurusan surat Kartu Keluarga (KK), e-KTP dan masuk menjadi penduduk dan pemerintah desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur pemerintahan dan kepala lingkungan, serta tokoh masyarakat yang ada. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih empat bulan, dengan mendatangi lokasi penelitian dimana peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan informan, melalui kunjungan ke rumah informan.
4.2 Produktivitas
Produktivitas merupakan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, ketepatan atau keserasian penggunaan metode atau cara kerja dibandingkan dengan alat atau waktu yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan. Seorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperlihatkan sikap yang positif terhadap pekerjaanya, sedangkan yang tidak puas akan memperlihatkan sikap yang negatif terhadap pekerjaanya itu sendiri. Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental perilaku dan kemampuanyang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dan mempunyai pandangan bahwakinerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan kinerja hari besok harus lebih baik dari prestasi hari ini. Pola perilaku yang demikian akan mendorong agar senantiasa harus berusaha meningkatkan kerja sebagai stimulus untuk selalu berbuat baik[6].
Untuk mengukur produktifitas kerja aparat Desa menggunakan beberapa indikator yaitu:
sikap mental perilaku aparat pemerintahan, kemampuan serta semangat kerja.
4.3 Sikap Mental Perilaku Aparat Pemerintah Desa
Sikap tersebut berasal dari persepsi aparat mengenai pekerjaannya dan hal ini tergantung pada tingkat
4.4 Kemampuan Aparat Pemerintah Desa
Kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab khususnya dalam memberikan pelayanan publik,sangat berhubungan dengan pekerjaan yang diembannya, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang optimal.Adanya berbagai keluhan dan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang diberikan oleh pemerintah desa merupakan salah satu cerminan ketidakmampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya kinerja pemerintah desa.Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja dari pemerintah desa yang melayani masyarakat tersebut.
4.5 Semangat Kerja
Semangat kerja sebagai suatu kemauan untuk melakukan pekerjaan dengan giat dan antusias, sehingga penyelesaian pekerjaan cepat dan baik. Dalam kenyataannya, walaupun awalnya setiap orang mempunyai itikad yang baik untuk bekerja, tapi seiring dengan perkembangannya, itikad baik yang ditunjang oleh semangat dapat berubah karena dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya.
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan di bidang pelayanan publik, yang sudah dilaksanakan baik ditingkatan nasional maupun sampai pada skala pemerintahan desa, permasalahan itu antara lain: Produktivitas pemerintah desa belum cukup baik hal ini dilihat dari aspek sikap mental dan perilaku aparat desa dalam pengurusan surat-surat keterangan terhadap masyarakat, masih terdapat pelayanan yang pilih kasih serta pejabat sering tidak ada di tempat saat masyarakat membutuhkan pelayanan,
Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa produktivitas aparatur pemerintah desa Tawang Rejeni belum cukup baik dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, hal ini terlihat pada belum tercapainya secara optimal dari tiga aspek substansi sebagai indikator produktifitas antara lain sikap mental dan perilaku perangkat desa yang seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, kemampuan aparat desa yang belum memadai, serta semangat kerja yang masih kurang baik.