Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang secara merata baik material ataupun spiritual berdasarkan UUD RI 1945. Titik terberat pembangunan terletak pada bidang perekonomian yang menjadi penggerak utama dalam mencapai sebuah pembangunan nasional yang merata. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi yang logis bagi bangsa Indonesia yang mana sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Menurut UU Nomor 06 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit terkecil di dalam susunan sistem pemerintahan, yang pastinya memiliki sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang mampu untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan kemajuan desa dengan mengoptimalkan potensi yang Desa miliki. UU Desa dengan memberdayakan masyarakat (pemerintah atau seluruh pemangku kepentingan pembangunan) yang berguna untuk meningkatkan pembangunan secara maksimal. Sebelumnya program selalu dijalankan dari atas ke bawah, namun saat ini desa selalu menerima sebagian besar untuk pembangunan Desa. Oleh karena itu, desa sangat memerlukan perhatian khusus untuk kemamjuan perekonomian desa, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Salah satu upaya atau langkah yang bisa di ambil dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah dengan cara pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa) sebagai instrument dalam pembangunan ekonomi lokal Desa.

Menurut UU No. 06 Tahun 2014 kawasan pedesaan ialah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sebagai salah satu kawasan pedesaan, desa Dukuhsari juga berusaha terus meningkatkan Pendapatan Asli Desanya [1]. Setiap wilayah di pedesaan pastinya memiliki potensi dan keunggulan masing-masing yang bisa menjadi daya tarik tersendiri dan juga memilki ciri khas yang bisa menjadikan penunjang untuk meningkatkan pengembangan ekonomi Desa dan populernya nama Desa. Untuk mengembangkan ekonomi desa peran yang paling krusial yang menjadi pendongkrak utama yaitu PAD Desa tersebut, karena Pendapatan Asli Desa (PADes) memiliki peranan yang krusial dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

PADes merupakan sumber utama pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Namun, banyak desa di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai pendapatan asli desa yang optimal. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PADes adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa. Untuk mendongkrak peningkatan PAD dan meningkatkan pembangunan Desa maka perlu dengan perencanaan, pengelolaan yang baik serta dengan adanya dukungan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat melalui program dan lembaga yang di bentuk oleh pemerintah. Adapun salah satu program yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi pedesaan adalah dengan cara membentuk lembaga Desa yang sudah tertulis dan tertuang di dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 yang menjelaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan berbagai usaha ekonomi berbasis lokal. Adapun landasan hukum yang melandasi untuk berdirinya sebuah lembaga BUMDes adalah UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, Serta PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dapat disebut sebagai instrumen otonomi desa artinya untuk mengembangkan potensi desanya dengan didorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014 menerangkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa [2]. BUMDes dibentuk sebagai suatu pendekatan baru yang menjadi salah satu usaha untuk dapat meningkatkan perekonomian desa dengan mempertimbangkan aspek dan kebutuhan dan potensi dalam desa. Hal ini dapat menjadikan usaha yang dibangun masyarakat desa dengan kata lain dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

BUMDes juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Terkait pengaturan sumber pendapatan desa, maka setiap Desa mempunyai kewenangan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana memberikan kewenangan kepada Desa untuk melakukan pengaturan terhadap sumber pendapatan desanya masing-masing.Terkait pembangunan sumber daya dan keuangan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang pada Desa untuk dapat membangun Desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pentingnya pendapatan asli desa, merupakan tantangan yang dihadapi dalam mencapai Pendapatan Asli Desa yang optimal, serta peran BUMDes menjadi solusi yang diimplementasikan dalam meningkatkan pendapatan desa yang berperan dalam menyediakan sumber daya keuangan bagi pemerintah desa. Pendapatan asli desa yang besar memungkinkan pemerintah desa untuk mandiri secara finansial dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. Dengan pendapatan yang cukup, desa dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal/ perekonomian Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Bumdes memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian di desa. Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu, selain dari psikoligi, teori perwan berawal dari dan masih tetap diigunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu [3]. Pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran [4]. Peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan [5]. Sedangkan Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu Lembaga yang dapat mempengaruhi hal lain sesuai yang diharapkan.

Peran yang harus dijalankan oleh suatu Lembaga biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Untuk mengetahui seberapa besar peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa, ada beberapa dimensi atau indikator pembahasan peran menurut David Prasetyo yaitu peran BUMDes Sebagai Fasilitator, Peran BUMDes Sebagai Mediator, dan Peran BUMDes Sebagai Motivator. Selain memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi desa bumdes juga mengambil bagian dalam memberdayakan masyarakat desa melalui unit-unit usaha yang dikelolanya. Menurut Jim Ife, pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya [6].

Harapan pemerintah pusat dengan diberikannya dana ke desa diantaranya adalah desa mampu memberdyakan masyarakatnya dimana bila ini terlaksana maka kemiskinan sudah dapat ditangani dari bawah ke atas secara sistematis. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Banyak hal yang di emban bumdes untuk perekonomian desa oleh karenanya BUMDes merupakan salah satu pondasi ekonomi di desa yang sudah seharusnya di pupuk dan dikembangkan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga BUMDes dijadikan pilar demokrasi. BUMDes diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkasn perekonomian Desa, mengoptimalkan asset Desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya [7].

Tren pertumbuhan BUMDes di kabupaten Sidoarjo beberapa tahun terakhir telah sejalan dengan tujuan menteri desa pembanguan daerah tertinggal dan transmigrasi yang dijabarkan melalui peraturan menteri desa (Permendes) nomor 08 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, diantaranya adalah Pemulihan ekonomi berdasar kewenangan skala lokal desa. Dalam pemulihan ekonomi skala desa ini diharapkan agar tiap desa mampu membentuk dan menguatkan ekonomi desanya melalui badan usaha milik desa (BUMDes) yang telah dibentuk sehingga kedepan ekonomi desa lebih kuat dan stabil. diketahui bahwa untuk kecamatan jabon badan usaha milik desa sebelum tahun 2020 telah terbentuk di 10 desa dari 15 desa salah satunya di desa dukuhsari, kemudian pada tahun 2021 semua desa di kecamatan jabon telah membentuk bumdes seluruhnya.

Desa Dukuhsari sendiri merupakan sebuah desa di ujung selatan kabupaten sidoarjo, masuk dalam wilayah kecamatan jabon yang berbatasan langsung dengan kabupaten Pasuruan. Merujuk pada data Kecamatan jabon dalam angka tahun 2022, desa Dukuhsari memiliki luas wilayah 221.23 Ha dengan 173 Ha merupakan kawasan lahan bukan pertanian. Dengan lahan bukan pertanian yang lebih 50% desa Dukuhsari Memiliki 1.967 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 5.478 jiwa yang terdiri atas 2.703 penduduk laki-laki dan 2.775 penduduk perempuan serta terbagi atas 5 pedukuhan dan 18 rukun tetangga serta 5 rukun warga. Kompleksivitas kehidupan di desa Dukuhsari cukup terasa dalam kehidupan sehari-hari, dengan sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang swasta. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena letak desa Dukuhsari sendiri cukup strategis.

BUMDes Subur Makmur sendiri merupakan Badan Usaha Milik Desa yang berada di desa Dukuhsari didirikan pada tahun 2018. Dengan kondisi masyarakat desa Dukuhsari yang dinamis serta fenomena politik yang terjadi di desa, BUMDes Subur makmur masih mampu bertahan dan bahkan berkembang menjadi lebih baik merupakan hasil yang layak di apresiasi. Bumdes Subur Makmur merupakan contoh nyata dari salah satu bumdes yang memiliki peran aktif dalam meningkatkan pendapatan asli desa Dukuhsari. Adapun peran BUMDes dalam peningkatan PAD Desa yaitu mengembangkan Usaha BUMDes Subur Makmur Desa Dukuhsari menjadi beberapa jenis usaha yang dapat kita lihat dari tabel berikut ini:

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yang mana metode ini dianggap mampu menggambarkan secara jelas dan terperinci data – yang didapatkan saat penelitian tentang peran BUMDes Subur Makmur. Jenis penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah ketika penelitian dilakukan, sifatnya aktual, serta menggambarkan fakta-fakta mengenai fenomena yang diteliti [11]. Peneliti disini berfokus pada kegiatan – kegiatan bumdes subur makmur, unit usaha yang dilakukan, manajemen organisasi yang diterapkan hingga pada konsistensi penambahan pada besaran Pendapatan Asli Desa Dukuhsari yang diberikan setiap tahun, adapun fokus kajian penelitian ini mengenai peran BUMDes Subur Makmur dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang dianalisis dengan teori dari David Prasetyo (2019) memiliki indikator fasilitator, mediator, dan motivator. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan purposive sampling dalam penentuan subyek penelitiaan ini yakni Bendahara BUMDes dan Sekretaris BUMDes. Kemudian Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, serta data tertulis yang mampu dibedakan berdasarkan kebutuhan akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini [12]. Data – data pendukung seperti dasar hukum pendirian, struktur organisasi Bumdes, serta AD/ADRT merupakan data empiris juga akan digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini. Sedangkan analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Miles Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BUMDes Subur Makmur sendiri merupakan Badan Usaha Milik Desa yang berada di desa Dukuhsari didirikan pada tahun 2018. Dengan kondisi masyarakat desa Dukuhsari yang dinamis serta fenomena politik yang terjadi di desa, BUMDes Subur makmur masih mampu bertahan dan bahkan berkembang menjadi lebih baik merupakan hasil yang layak di apresiasi. Bumdes Subur Makmur merupakan contoh nyata dari salah satu bumdes yang memiliki peran aktif dalam meningkatkan pendapatan asli desa Dukuhsari. Berikut ini Peran BUMDes Subur Makmur pada bebrapa indikator menurut David Prasetyo (2019) yaitu peran BUMDes Sebagai Fasilitator, Peran BUMDes Sebagai Mediator, dan Peran BUMDes Sebagai Motivator sebagai berikut:

A. Peran BUMDes sebagai Fasilitator

Fasilitator ialah seseorang atau pemerintah yang menjadi penanggungjawab dalam menyelesaikan suatu fenomena atau situasi yang ada di Masyarakat dengan menggunakan strategi khusus untuk mencapai tujuan. Tugas pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan terlaksananya pembangunan dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terlibat [13]. Peran BUMDes sebagai Fasilitator, yaitu dengan memfasilitasi segala bentuk aktifitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui unit-unit usaha yang didirikan oleh pihak BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa. Peran BUMDes sebagai fasilitator sangat penting dalam pengembangan ekonomi desa. Fasilitator berarti BUMDes berperan sebagai penyedia bantuan dan dukungan yang menunjang keberhasilan pengembangan usaha ekonomi di desa. BUMDes sebagai fasilitator berfungsi untuk memudahkan masyarakat desa dalam memanfaatkan berbagai potensi yang ada melalui pengembangan berbagai program atau kegiatan.

Salah satu jenis usaha yang memberikan fasilitas kepada masyarakat desa yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan usaha ekonomi dengan layanan simpan pinjam di BUMDes subur Makmur sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sai’in Alim selaku Ketua BUMDes Subur Makmur sebagai berikut:

“disini banyak jenis usaha yang ada di bumdes, ada simpan pinjam, usaha umum, TPST, layanan PPOB juga kita sudah ada. Masing-masing dari jenis usaha tersebut ada fungsinya masing-masing dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa Dukuh sari dan untuk membantu meningkatkan PADes kita. Salah satunya yang banyak warga sini rasakan yaitu jenis usaha simpan pinjam itu kami peruntukkan bagi warga desa yang tidak memiliki modal usaha untuk membuka usaha barunya serta ketika warga yang sudah punya usaha tapi kurang dana untuk mengembangkan usahanya. Pendapatan SHU dari simpan pinjam tersebut cukup banyak dan bisa setiap tahunnya memberikan PADes juga.” (Wawancara, 02 Juli 2024)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Erviana Rosida selaku Sekretaris BUMDes Subur Makmur sebagai berikut:

“banyak jenis usaha yang ada di bumdes ini, tapi yang paling banyak hasilnya memang dari simpan pinjam ini. Simpan pinjam ini kami peruntukkan untuk warga Desa Dukuh sari yang membutuhkan modal untuk membuka usaha dan meningkatkan usaha di bidangnya. Sehingga selain kami juga berusaha meningkatkan PADes kita juga membantu perekonomian warga sekitar dengan memeberikan pinjaman usaha.” (Wawancara, 02 Juli 2024)

Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dari beberapa jenis usaha yang ada di BUMDes Subur Makmur Desa Dukuhsari yaitu usaha simpan pinjam, usaha umum, TPST serta layanan PPOB. Usaha simpan pinjam berupakan salah satu usaha yang memberikan hasil dan banyak membantu kebutuhan ekonomi warga Desa Dukuhsari sebagimana disampaikan oleh Ibu Sunarti sekalu Warga Desa Dukuhsari sebagai berikut:

“saya sudah beberapa kali pinjam uang di bumdes buat usaha kue basah saya. Disini juga tidak sulit untuk mengajukan pinjaman asal sudah sesuai ketentuan yang disepakati. Pinjaman tersebut sangat membantu saya untuk jualan kue saya dan bantu ekonomi saya dan keluarga.” (Wawancara, 02 Juli 2024)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa warga Desa Dukuhsari sangat terbantu dengan adanya unit usaha BUMDes Subur Makmur yaitu usaha simpan pinjam yang diperuntukkan membantu usaha ekonomi warganya. Berikut merupakan dokumentasi pencairan simpan pinjam di BUMDes Subur Makmur sebagai berikut:

Berdasarkan indikator pada pengukuran Peran Bumdes Subur Makmur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon. dilihat dari indikator fasilitator, mediator, dan motivator. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: pertama, BUMDes sebagai fasilitator, dimana BUMDes telah menjadi fasilitator warga Desa Dukuhsari yang ingin mengembangkan usahanya namun terhalang dana. Dengan usaha simpan pinjam yang dimiliki BUMDes Subur Makmur tersebut telah membantu memperbaiki perekonomian warga Desa Dukuhsari dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Kedua, BUMDes sebagai mediator dimana dapat dijumpai peranan BUMDes sebagai mediator telah terlaksana dengan baik namun masih perlu dikembangkan lagi guna memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Dukuhsari. Pelayanan yang sudah ada di BUMDes masih perlu terus dikembangkan guna mencapai tujuan Bersama yaitu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Ketiga, BUMDes sebagai motivator dimana peranan Motivator BUMDes Subur Makmur Desa Dukuhsari telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan BUMDes Subur Makmur telah dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya dan membentuk lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah dengan ikut serta berpartisipasi dalam program tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) yang dikelola BUMDes Subur Makmur.