Abstract

This study investigates the government's role in improving literacy rates in Sidoarjo, Indonesia, where reading interest is the lowest in ASEAN. Using a descriptive qualitative method, interviews with library officials revealed that innovative programs and digital media are key to enhancing public engagement. The research highlights the Sidoarjo government's implementation of smart city applications and digital resources to support education and public services. Results indicate that practical information and effective use of digital tools are essential for increasing literacy. This study underscores the importance of government initiatives in addressing literacy challenges and improving educational outcomes.

Highlights:

1. Government Initiatives: Smart city applications and digital tools boost literacy in Sidoarjo.
2. Low Literacy Rates: Indonesia's lowest reading interest in ASEAN needs urgent intervention.
3. Innovative Programs: Digital media and practical information enhance public engagement and literacy.

Keywords: Literacy, Government Role, Digital Media, Education, Sidoarjo

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak penting setiap warga negara. Dikatakan bahwa semua warga negara berhak menerima pendidikan yang layak, sistem pendidikan mengutamakan keimanan, ketakwaan, dan kehidupan bermasyarakat yang taat hukum. Indonesia memiliki minat membaca terendah di kawasan ASEAN. Berdasarkan studi UNESCO, Indonesia memiliki minat membaca terendah di kawasan ASEAN. Angka melek huruf penduduk Indonesia hanya 0,001% yang berarti hanya satu dari seribu yang berminat membaca. Angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain, yakni Singapura yang sebesar 0,45 persen. Berdasarkan studi Central Connecticut State University pada bulan Maret 2016, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara dalam hal literasi.

Minimnya budaya membaca di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat serius karena budaya membaca mempunyai peranan penting dalam memperkuat dan mengembangkan peradaban negara. Krisis budaya membaca di Indonesia saat ini tengah menarik perhatian masyarakat. Sistem pendidikan yang baik diharapkan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang mempunyai sifat dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun masyarakat dan bangsa yang cerdas merupakan suatu tonggak penting, bahkan sumber daya terpenting bagi pembangunan suatu bangsa dan negara. Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2003,[1] UU Nomor 20 dengan jelas menyebutkan bahwa peran pendidikan nasional adalah mengembangkan keterampilan, membentuk karakter, dan menciptakan landasan berharga bagi peradaban bangsa.[2]

Generasi penerus bangsa hendaknya tumbuh dari sistem pendidikan yang baik, kompeten dan mampu beradaptasi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Terciptanya masyarakat dan bangsa yang cerdas merupakan sebuah langkah maju yang besar bahkan menjadi modal utama bagi pembangunan bangsa dan negara. Sejalan dengan itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan jelas disebutkan bahwa pendidikan nasional mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban suatu bangsa, sebagai ras yang layak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. kehidupan, untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang kompeten. Pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Kabupaten Sidoarjo memiliki perpustakaan daerah dimana perpustakaan tersebut menjalankan layanan sirkulasi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan didapati minimnya minat baca dan kunjungan masyarakat setempat serta peminjaman buku. Jumlah pengunjung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan tabel di atas. Jumlah pengunjung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebanyak 165.320 orang pengunjung, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 186.258 orang pengunjung, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebanyak 131.536 orang pengunjung. Pada tahun 2021 pengunjung didominasi oleh mahasiswa sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 pengunjung didominasi oleh pelajar. Para pengunjung datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk sekedar membaca buku maupun melakukan peminjaman buku.

Berdasarkan tabel mengenai jumlah peminjam di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo di atas dapat diketahui bahwa jumlah peminjam buku paling banyak yaitu pada pelajar yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 40.456 orang sedangkan jumlah peminjam buku paling sedikit yaitu pada TNI/POLRI yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang. Tugas pokok bagian sirkulasi meliputi pelayanan peminjaman buku perpustakaan, pengembalian buku yang dipinjam, dan statistik pengunjung. Tanggung jawab dan fungsi perpustakaan sangat bergantung pada jenis perpustakaannya, apakah perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, atau perpustakaan universitas. Meskipun pelayanan kepada masyarakat diberikan tanpa memandang ras, usia, dan jenis kelamin, landasan pendidikan memerlukan koleksi perpustakaan yang beragam.

Berdasarkan hasil observasi awal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo ditemukan bahwa pada tahun 1992, terjadi perubahan struktur pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga organisasi dan tata laksana tidak lagi mengelola perpustakaan, tetapi berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, hak penyelenggaraan perpustakaan diberikan kepada Departemen Hubungan Masyarakat (HUMAS) yang dalam struktur baru termasuk dalam Bagian Dokumen dan Pelayanan Perpustakaan. Semenjak dikelola Bagian Humas, Perpustakaan Umum yang semula bertempat di Gedung Joeang ‘45, mulai tanggal 28 Januari 1994 (bertepatan dengan HUT Sidoarjo ke 135) berpindah di lokasi baru Jalan Jaksa Agung R Suprapto 5 Sidoarjo, menempati gedung tersendiri dengan luas kurang lebih 162 m2 dan pada bulan September 1997 berdasarkan Keputusan Bupati No. 546 Tahun 1996.[3]

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 104 Tahun 2016 “Pedoman Penyelenggaraan Literasi di Kabupaten Sidoarjo” mengatur bahwa setiap satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga wajib menumbuhkan budaya literasi. Literasi mengacu pada kemampuan membaca, menulis, dan berpikir dengan menggunakan sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Analisis literasi media digital ini mengevaluasi konten media berdasarkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap media.[4]

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat penetrasi digital di Kabupaten Sidoarjo hanya sebesar 71,81%, dapat dikatakan bahwa angka melek huruf di Kabupaten Sidoarjo masih rendah. Pemerintah masih perlu berupaya mengoptimalkan dampaknya terhadap masyarakat luas, khususnya di sektor pendidikan, dengan memperkenalkan kehadiran digital agar mereka melek teknologi.

Saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo sudah menggunakan komputerisasi dalam pengelolaan layanan sirkulasi perpustakaan. Para pengunjung tidak akan butuh waktu yang lama untuk proses peminjaman buku karena hanya perlu menunjukkan buku yang akan dipinjam serta kartu anggota seperti Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Namun jika mati lampu para pengunjung tidak akan dapat melakukan peminjaman karena komputer yang digunakan padam dan sistem juga tidak dapat bekerja Minat membaca merupakan suatu kepedulian yang kuat dan mendalam terhadap kegiatan membaca serta disertai rasa senang, sehingga membimbing individu untuk membaca secara sadar. Minat membaca merupakan salah satu kunci penting bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Namun saat ini penanaman minat membaca masyarakat belum banyak dilakukan karena kurangnya kemauan, kemauan dan dorongan masyarakat. Dengan meningkatkan minat membaca masyarakat maka dapat menambah pengetahuan, bahasa dan makna yang terkandung dalam kata-kata. Namun rendahnya minat membaca masyarakat menjadi kendala.

Perpustakaan tidak berdiri sendiri tetapi mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Artinya keberadaannya selalu berkaitan dengan masyarakat, dan jika perpustakaan umum maka tentunya selalu berkaitan dengan masyarakat di wilayah dimana perpustakaan itu berada, baik itu di RT, RW, desa, kota atau suatu tempat. daerah. Jika perpustakaan berada dalam suatu lembaga maka akan dikaitkan dengan anggota lembaga tersebut, atau jika perpustakaan sekolah atau perguruan tinggi, keberadaannya tentu akan selalu dikaitkan dengan anggota sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan rendahnya minat membaca. Pertama, penyakit yang diturunkan dari orang tua. Mulai dari kakek dan neneknya, ia tidak menyukai membaca, suatu sifat yang diturunkan ke generasi berikutnya. Ini disebut determinisme genetik. Kedua, sebagian orang tidak suka membaca karena dibesarkan oleh orang tuanya yang tidak pernah mendekatkan mereka pada membaca. Ia tidak suka membaca karena orang tuanya tidak memberikan teladan baginya. Pengalaman masa kecil dan masa kanak-kanak pada dasarnya membentuk kecenderungan pribadi dan kepribadian. Ini disebut determinisme psikologis. Ketiga, determinisme lingkungan pada dasarnya mengatakan bahwa seseorang tidak suka membaca karena atasan atau bawahannya, teman, guru, atau dosennya tidak suka membaca.

Perpustakaan identik dengan pelayanan. Pelayanan di sini merujuk pada pengguna layanan perpustakaan. Pelayanan informasi perpustakaan dapat dikatakan erat kaitannya dengan pelayanan peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. Pelayanan peminjaman merupakan kegiatan kerja perpustakaan yang memberikan bantuan kepada pembaca perpustakaan dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Kegiatan kerja ini sering disebut dengan “sirkulasi”, artinya peredaran koleksi perpustakaan kepada pengguna. Dalam ilmu perpustakaan, istilah sirkulasi sering juga disebut dengan layanan peminjaman. Namun pengertian layanan sirkulasi sebenarnya mencakup segala bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan koleksi perpustakaan secara cepat dan tepat waktu untuk kepentingan pengguna layanan perpustakaan.

Sirkulasi merupakan kegiatan pelayanan yang menangani peminjaman, pengembalian, pendaftaran anggota, penetapan denda, pemesanan bahan pustaka yang akan dipinjam, pemindahtanganan bahan pustaka bekas, dan pencatatan penggunaan koleksi hingga membuat statistik penggunaan bahan pustaka. Hampir semua jenis perpustakaan yang melaksanakan kegiatan pelayanan menyediakan layanan sirkulasi karena layanan sirkulasi merupakan kegiatan utama dalam memberikan layanan perpustakaan. Dikatakan bahwa salah satu indikator terpenting keberhasilan perpustakaan adalah layanan peminjamannya. Mengenai layanan sirkulasi perpustakaan, berikut ini adalah tabel jumlah peminjaman buku di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo. Jabatan pegawai yang terkait dengan layanan sirkulasi perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 4 di atas maka dapat dapat diketahui bahwa jabatan pegawai yang terkait dengan layanan sirkulasi perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo meliputi : Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca; Pustakawan Ahli Muda Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; Pustakawan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; Pustakawan Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; Pengelola Perpustakaan; dan Pustakawan Pelaksana.Bentuk-bentuk layanan sirkulasi perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo yaitu meliputi : peminjaman bahan pustaka, pengembalian bahan pustaka, keanggotaan, dan statistik pengunjung atau peminjam. Lokasi dalam layanan sirkulasi perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo yaitu meliputi : Pusat; UJLP; Bolam; RBA; Torpin; MPK; Sidira; Web, dan Car free day.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Mega Prasrihamni, Zulela dan Edwita (2022) menunjukkan bahwa kecintaan membaca harus terus ditingkatkan dan menjadi budaya pencerahan bagi seluruh generasi tanah air.[5] Kurangnya minat membaca menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari fenomena rendahnya minat membaca adalah dengan mengoptimalkan kegiatan membaca dan menulis siswa sekolah dasar.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cecep Wahyu Hoerudin (2022) menunjukkan bahwa untuk mewujudkan budaya literasi melalui peningkatan minat baca pada masyarakat desa bahwa secara umum kegiatan penyusunan dapat berjalan dengan lancar.[6] Saran dari pengabdi yaitu berdasarkan hasil evaluasi pelatihan dan pendampingan mewujudkan budaya literasi melalui peningkatan minat baca pada masyarakat desa, dapat diketahui bahwa masih ada peserta yang belum memahami dengan baik. Maka dari itu perlu dilakukan kegiatan lanjutan dalam pelatihan dan pendampingan mewujudkan budaya literasi melalui peningkatan minat baca pada masyarakat desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rima Semiarty, Wildan Chaniago, Yulyfa Kurnia dan Aqsha Mutia Qalbi (2022) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki minat membaca yang rendah.[7] Dari poster tersebut, paket kebagian seluruh pulau dan desa Pisang. Tim merekrut lima mitra, antara lain pemerintah (RT/RW wilayah Pisang), perguruan tinggi (DPL dan mahasiswa Universitas Andalas), pengusaha (TSA Unand mewakili Tanoto Foundation), masyarakat lokal (warga Korok Gadang) dan media. . Implementasi kerjasama Departemen Pertahanan akan membantu mencapai tujuan pendirian Banana News Corner dan unit tempat tinggal proyek.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Nasrullah (2022) menunjukkan bahwa mengembangkan minat membaca tidaklah mudah dan memerlukan upaya serta strategi sosial untuk memahami pentingnya minat membaca.[8] Toko Buku Jenny adalah komunitas yang dirancang untuk memberikan cara menumbuhkan kecintaan membaca. Kedai Buku Zeni berperan penting dalam menumbuhkan minat membaca melalui berbagai program seperti KBJamming, Sajak Saja, Buku Terbuka, Penerbitan Buku dan Panggung Bahagia. Namun dalam meningkatkan minat baca, Kedai Buku Jenny menghadapi banyak kendala, antara lain anggaran operasional, keterbatasan tempat.

Metode

Pada penelitian ini metode yang digunakan deskriptif kualitatif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Menurut Sugiyono (2012:13) menyimpulkan bahwa metode penelitian merupakan gabungan rasional yang memberikan kerangka pengujian.[9] Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian terkait peran pemerintah dalam meningkatkan minat baca masyarakat Sidoarjo melalui layanan sirkulasi Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo yaitu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 5, RW 01, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo. Fokus penelitian ini yaitu peran pemerintah masih mengupayakan sistem inovasi pelayanan. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, dalam penelitian ini informan yang dipilih antara lain, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, 2 (dua) pustakawan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari bukunya Sosiologi Suatu Pengantar (2009), peran merupakan suatu proses status yang dinamis.[10] Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia memenuhi perannya. Perbedaan kedudukan dan peran terdapat pada ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya Sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta studi literatur. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah tipe analisis kualitatif yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peran pemerintah merupakan upaya sadar bangsa, negara bagian, dan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan terencana menuju masyarakat modern.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

Peran pemerintah menurut teori yang dikemukakan oleh Siagian (1987: 2), pembangunan adalah upaya atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang secara sadar direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu pemerintahan bangsa, negara, dan pemerintahan, menuju modernitas dalam kerangka pembangunan nasional. Peran yang disoroti adalah, stabilitator, innovator, modernistrator, pelopor.[11]

A.Peran pemerintah sebagai stabilitator

Sebuah peran pemerintah diperlukan stabilitator (kestabilan) yaitu pemerintah pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Perpustakaan tidak terisolasi namun tetap menjaga hubungan erat dengan masyarakat sekitar. Artinya keberadaannya selalu terkait dengan masyarakat, jika perpustakaan umum maka tentu akan selalu berkaitan dengan masyarakat di wilayah dimana perpustakaan berada baik di desa, kota atau daerah tertentu. Jika perpustakaan di lembaga maka akan berkaitan dengan anggota lembaga yang bersangkutan atau jika perpustakaan sekolah atau perguruan tinggi tentu keberadannya akan selalu terkait dengan anggota sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan. Berikut hasil wawancara peneliti yang sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ridho Prasetyo S.STP,M.A.P selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo :

“Sekolah yang berminat untuk mengakses bioskop literasi bagi siswanya juga dapat menghubungi saya langsung untuk mengatur waktunya. Saya usahakan pada APBD mendatang. Tahun 2024 Perpustakaan Daerah dapat menambah koleksi buku, semoga dengan bertambahnya buku tersebut kegiatan Literasi di Sidoarjo semakin meluas. Saya juga telah bekerjasama dengan Diskominfo untuk mendukung pelayanan perpustakaan kepada masyarakat sejak awal berdirinya hingga saat ini. Hal ini banyak membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan negara dengan keberadaan dan manfaat perpustakaan daerah agar dapat berpartisipasi aktif dalam menggalakkan gerakan literasi di Kabupaten Sidoarjo.” (Wawancara, 18 September 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti diatas yang menybutkan bahwa indikator stabilitator dalam peran pemerintah dalam meningkangkatkan minat baca masyarakat yaitu untuk menstabilkan antara masyarakat dengan pemerintah, peran pemerintah telah mengupayakan adanya bioskop literasi kepada siswa untuk mendorong pemahaman masyarakat tentang budaya literasi. Dari paparan wawancara peneliti untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sidoarjo.

Figure 1.

Seperti pada gambar 1 Dinas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo berserta anak sekolah dari SLB Putra Harapan Waru Krian melakukan kunjungan untuk menikmati fasilitas bioskop literasi anak. Bolam merupakan pusat pendidikan dan hiburan tambahan bagi pelajar dan warga Sidoarjo yang mengunjungi Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bolam dibangun di kawasan layanan perpustakaan dan arsip. Bolam dilengkapi fasilitas seperti bioskop, ruang pameran dilengkapi AC dan mampu menampung 30 penonton.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarief Makhya, Maulana Muklis, H. Tisnanta pada tahun 2022 yang berjudul “Peningkatan Literasi Kebijakan Publik pada Masyarakat Sipil di Lampung” hasil yang ditunjukkan bahwa peserta berhasil mengevaluasi dengan mengidentifikasi kebijakan publik yang bermasalah, khususnya Kebijakan tentang pembangunan terminal agribisnis di Lampung Selatan.[12] Kebijakan ini baru selesai pada tahun dan tidak dilakukan rekonstruksi lebih lanjut pada tahun untuk melanjutkan pembangunan stasiun agroindustri, baik di bawah Gubernur Ridho Ficardo maupun di bawah Gubernur Ainal Junaedi.

B.Peran Pemerintah sebagai Innovator

Dalam menjalankan peran pemerintah selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan menjadi sumber dari ide yang baru yang dapat menginovasi masyarakat pentingnya menerapkan budaya literasi sejak dini, dengan adanya inovasi dapat memberikan contoh kepada masyarakat dalam meningkatkan budaya literasi peran pemerintah untuk meningkatkan minat literasi kepada masyarakat maka pemerintah membuat inovasi Inovasi Layanan Bolam (Bioskop Literasi Anak dan Masyarakat) dengan adanya inovasi Bolam merupakan hasil karya pemerintah. Pada indikator innovator, sebagaimana peneliti dapat memaparkan dari wawancara dengan Bapak Ridho Prasetyo S.STP,M.A.P selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo :

“untuk itu peran pemerintah harus menjadi innovator bagi masyarakat karena peran pemerintah sangat penting sebagai contoh bagi masyarakat, karena peran pemerintah sangat penting sebagai contoh bagi masyarakat dalam meningkatkan budaya literasi agar terhindar dari penyebaran hoax., seperti yang kita harus menginovasi masyarakat agar masyarakat sadar dan mengetahui tentang budaya literasi yang sudah diterapkan pemerintah, seperti kita berinovasi dalam pelayanan terhadap layanan bioskop literasi yang dapat diakses oleh siswa yang sudah melakukan kerjasama antara pihak sekolah dan kami”

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekawati Saputri, Syarifah Khairani pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Minat Baca Melalui Pojok Baca Digital (POCADI) di Kota Lhoksumawe”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fasilitas yang disediakan di pojok baca digital ini adalah 3 unit komputer sebanyak 4 unit yang dilengkapi dengan aplikasi iPusnas, aplikasi yang dikelola Perpustakaan Nasional, sehingga masyarakat dapat mengakses setiap hari secara gratis ribuan e-book, aplikasi ini merupakan perpustakaan digital bahwa melalui teknologi , pengguna dapat meminjam buku seperti halnya meminjam buku di perpustakaan , pengguna dapat meminjam buku dalam tiga hari, sekaligus Perpusnas memperkenalkan aplikasi iPusnas agar iPusnas selalu dapat diakses melalui gadget di rumah masing-masing. [13]

Figure 2.

Seperti gambar 2 kegiatan nonton film di bolam (Bioskop Literasi Anak dan Masyarakat) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Pemutaran film setiap 2 hari sekali selama jam kerja. Pada hari Senin pagi hari pukul 09:00 WIB sampai pukul 11:00 WIB. Film yang ditampilkan merupakan film edukasi untuk anak-anak, pelajar dan masyarakat. Misalnya film sejarah tentang Sidoarjo, Akan diputar film dokumenter tentang semburan lumpur Lapindo sejak letusan tahun 2006. Dan beberapa film yang telah disiapkan, yang akan diproduksi bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, rencananya akan menayangkan film dokumenter tentang sejarah Sidoarjo.

C.Peran Pemerintah sebagai Modernistator

Modernistator dalam peran pemerintah merupakan pemikiran yang akan sadar terhadap melek teknologi yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mampu mengelola sumber daya manusia disekitar. Mampu mengelola sumber daya manusia yang produktif dan menjadikan masyarakat lebih maju. Mandiri akan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo pemerintah merupakan lembaga stabilisasi yang menjaga stabilitas nasional agar stabil dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana, program serta kegiatan operasional berjalan lancar.

“Saat ini, semuanya serba digital dan serba visual, termasuk dukungan literasi bagi pelajar dan masyarakat. Hanya sedikit perpustakaan daerah lain yang memiliki fasilitas pemutaran film pendidikan seperti ini. Untuk meningkatkan minat membaca siswa, kami telah menyiapkan 18 sepeda motor pintar yang akan beredar di sekolah setiap hari saya juga berharap dengan adanya fasilitas pembelajaran melalui bioskop literasi dan buku pelengkap elektronik (e-book) ini dapat meningkatkan literasi serta meningkatkan jumlah siswa dan masyarakat yang berkunjung ke Perpustakaan Sidoarjo.”

Pada tanggal 1 oktober 2018 karena tuntutan zaman digitalisasi yang semakin maju di pemerintah daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo meluncurkan aplikasi SIDIRA untuk mengelola data digital perpustakaan dan merupakan perpanjangan tangan dari perpustakaan (Sidoarjo Information Digital Library). Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam meminjam atau mencari buku, koleksi, dan sumber daya secara digital.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Denny Iswanto pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Membangun Literasi Digital Aparatur PemerintahDesa dalam Membangun Smart Village Governance (Studi di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban) Terdapat dua peran utama pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kapasitas digital aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan desa cerdas, antara lain peran fasilitator, peran pendidikan dan pelatihan.[15] Peran koordinator dapat dipenuhi melalui upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Peran pendidikan dan pelatihan juga dipastikan dengan memberikan masukan pendidikan dan pelatihan langsung dari instansi terkait untuk mendorong budaya melek teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa-desa setempat sehingga di masa depan mereka dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah belum adanya upaya yang konsisten untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala selama pengembangan sistem ini, sehingga kedepannya diharapkan sistem monitoring dan evaluasi dapat ditingkatkan.

D.Peran Pemerintah Sebagai Pelopor

Peran pemerintah harus dapat memberikan contoh praktis dan mendorong masyarakat untuk mengikuti contoh tersebut melalui tindakan nyata jika contoh ini bermanfaat. Sebagai pionir, peran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mampu merintis dan mendorong masyarakat untuk melakukan hal yang dapat memberikan dampak positif bagi bangsa. Berdasarkan hasil penelitian, Pemkab Sidoarjo selalu menyelenggarakan program perpustakaan ramah anak di Sidoarjo terus berkembang. Program inovasi LSM Mutiara Rindang juga mendapat dukungan aktif dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari pernyataan Bapak Ridho Prasetyo S.STP,M.A. selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo menjelaskan peran pemerintah sebagai pelopor sebagai berikut :

“dalam hal ini saya sudah menerapkan pelopor bagi masyarakat, saya sendiri sebagai kadin juga sebagai panutan bagi masyarakat. Kerja saya dalam artian masalah kurangnya budaya literasi di masyarakat dan saya terus berusaha membuat inovasi pelayanan yang terbaru agar dapat menarik minat masyarakar agar mengunjungi perpustakaan. Saya juga terus berusaha untuk memberikan akses kepada peminta informasi/data terhadap informasi yang tersedia secara publik. Hal ini tidak lepas dari kewajiban otoritas publik untuk memberikan informasi yang harus disediakan dan dipublikasikan secara berkala, segera dan informasi tersebut harus tersedia setiap saat”

Sejak adanya program perpustakaan ramah anak yang dihadirkan oleh LSM Mutiara Rindang, para pelajar mulai tertarik. Seperti SDN Ketegan di Tanggulangin. Renovasi perpustakaan SDN Ketegan Tanggulangin membawa dampak positif. Kunjungan mahasiswa ke perpustakaan meningkat drastis. Sebanyak 107 siswa di SDN Ketegan. Mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk mengunjungi perpustakaan atau meminjam buku.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinda Tri Hamidah, Tine Silvana R yang berjudul “Peran pustakawan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Literasi Informasi Masyarakat” dari hasil yang dilakukan bahwa Pustakawan menyediakan koleksi bahan perpustakaan multimedia dan interaktif. Masyarakat informasi saat ini hampir tidak peduli dengan bahan pustaka yang berbentuk tulisan, karena masyarakat jenis ini sangat mudah mencari informasi di dunia maya melalui mesin pencari. Oleh karena itu, perpustakaan juga harus mengembangkan dan menyediakan koleksi media online dan offline.[16]

Simpulan

Peran pemerintah Sidoarjo adalah menstabilkan negara dan menerapkan kebijakan yang efektif dan tepat waktu. Media digital dan visual penting bagi pendidikan dan masyarakat. Sekolah dengan fasilitas screening seperti ini dapat meningkatkan literasi dan partisipasi dalam pendidikan. Pemerintah harus memberikan informasi praktis dan mendorong masyarakat untuk menggunakannya secara efektif. Sebagai pionir, Pemprov Sidoarjo bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar mengambil langkah positif. Pemerintah kota Sidoarjo telah meluncurkan program penitipan anak yang berkembang pesat dan program LSM Mutiara Rindang yang inovatif. Pemerintah provinsi juga berupaya mengatasi kurangnya pengetahuan masyarakat dan mengembangkan layanan baru untuk membantu masyarakat mengakses informasi. Pemerintah juga berupaya menyediakan akses informasi digital yang harus tersedia sehari-hari. Provinsi ini juga menerapkan aplikasi smart city untuk mengumpulkan data digital dari Dinas Pelayanan Publik dan Kota Sidoarjo (Sidoarjo Digital Information).

Aplikasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengakses informasi dan sumber daya dengan lebih mudah. Provinsi ini juga menyediakan perpustakaan koleksi informasi multimedia dan interaktif yang penting bagi masyarakat untuk mengakses informasi di seluruh dunia. Permasalahan utama dari etika pelayanan adalah kurangnya etika dalam pemberian pelayanan, seperti tidak memberikan pelayanan yang berkualitas, tidak melibatkan orang dalam prosesnya, tidak memberikan pelayanan yang tepat waktu atau akurat, tidak akurat, tidak memahami kebutuhan pelanggan dan tidak memberikan pelayanan yang memadai. Masalah ini menjadi perhatian terutama ketika layanan tidak efektif, tidak efektif dan pengguna tidak memahami dengan jelas tujuan dan fungsi layanan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penyedia layanan harus mampu memberikan informasi kepada pengguna, sehingga menjamin kepuasan mereka terhadap layanan. Peran transportasi dalam etika pelayanan sangat penting karena menjamin berfungsinya semua departemen terkait pelayanan. Jika suatu aspek tidak jelas maka komponen pelayanan tidak relevan lagi. Oleh karena itu, etika pelayanan harus diterapkan pada seluruh komponen untuk menjamin kualitas pelayanan dalam proses pemberian pelayanan. Dalam bidang etika pelayanan, etika juga mencakup tindakan yang mempengaruhi pengalaman manusia atau tindakan dalam masyarakat. Langkah-langkah ini harus diambil untuk menghindari pelanggaran norma-norma sosial dan bias sosial.

References

1. Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3.”
2. Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3.”
3. Keputusan Bupati Sidoarjo, “Pedoman Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo.”
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 104 Tahun 2016, “Pedoman Penyelenggaraan Literasi di Kabupaten Sidoarjo.”
5. M. Prasrihamni, Zulela, and Edwita, “Optimalisasi Penerapan Kegiatan Literasi dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar,” J. Cakrawala Pendas, vol. 8, no. 1, pp. 128–134, 2022.
6. S. Sugianto, “Mewujudkan Budaya Literasi Melalui Peningkatan Minat Baca pada Usia Dini,” J. Pengabdi. Masy. Indones., vol. 2, no. 1, pp. 70–75, 2023, doi: 10.55606/jpmi.v2i1.1121.
7. Semiarty et al., “Implementation of the Pentahelix Collaboration to Increase Reading Interest in Koto Pauh Kota Padang,” J. Pengabdi. Masy. Indones., vol. 5, no. 2, pp. 127–139, 2022.
8. N. Nasrullah, “Peran Taman Baca Masyarakat Pustaka Ballak Kana dalam Meningkatkan Minat Baca,” LibTech Libr. Inf. Sci. J., vol. 3, no. 1, pp. 22–32, 2022, doi: 10.18860/libtech.v3i1.16229.
9. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
10. S. Soekanto, Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Alfabeta, 2005.
11. S. P. Siagian, Administrasi Pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung, 1987.
12. S. Makhya, M. Mukhlis, and T. Tisnanta, “Peningkatan Literasi Kebijakan Publik pada Masyarakat Sipil di Lampung,” Seandanan J. Pengabdi. Pada Masy., vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2022, doi: 10.23960/seandanan.v2i1.22.
13. E. Saputri and S. Khairani, “Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Minat Baca melalui Pojok Baca Digital (POCADI) di Kota Lhokseumawe, Aceh,” JIPKA J. Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan, vol. 1, no. 1, pp. 27–39, 2021.
14. D. Iswanto, “Literasi Digital di Tuban,” J. Pengabdi. Masy. Indones., vol. 4, no. 1, pp. 1–23, 2016.
15. D. T. Hamidah, T. Silvana, and E. Lusiana, “Peran Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Literasi Informasi Masyarakat,” Naut. J. Ilm., vol. 1, no. 7, pp. 497–504, 2022.