- Accountability,
- Siskeudes,
- Village Funds,
- Minister of Home Affairs Regulation No. 20 Years
Copyright (c) 2022 Ervina Rahayu, Imelda Dian Rahmawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Abstract
The existence of a regional autonomy policy makes the Village Government faced with demands to be independent in managing the resources and potentials that exist in the Village, but this is also a gap for fraud in village financial management. Then the existence of the Village Financial System application launched by the Central Government is expected to be able to realize accountability for financial reports in the Village, so that the problem raised by the researcher is the application of the Village Financial System to the accountability of village fund management. The research method used is a qualitative method with an interpretive approach where data collection is in the form of primary data, namely by participatory observation and open interviews and secondary data sources through documents related to research. The results of the study show that the existence of the Siskeudes application facilitates the performance of village officials in managing village finances, although its application does not fully refer to Permendagri No. 20 of 2018. However, accountability in managing village funds can be realized and is one tool to minimize fraud.
References
- M. Sofiyanto, R. M. Mardani, and M. G. Salim, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang,” J. Ris. Manaj., no. November 2016, pp. 124–135, 2017, [Online]. Available: http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/issue/view/85.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” [Online]. Available: www.peraturan.go.id.
- Desi Nurmalasari, “Analisi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.
- Nurul Hidayati, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015,” Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta, 2018.
- Indonesia Corruption Watch, “Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik,” Jakarta, 2018. [Online]. Available: Indonesia Corruption Watch.
- D. N. Pratiwi and Y. A. Pravasanti, “Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa,” J. Akunt. dan Pajak, vol. 20, no. 2, pp. 217–223, 2020, doi: 10.29040/jap.v20i2.770.
- P. A. D. R. Dewi and I Putu Julianto, “Pengaruh Penerapan Sistem Informais Keungan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa,” J. Akunt. Profesi, vol. 11, no. 2, pp. 281–292, 2020.
- I. M. Y. D. Putra and Ni Ketut Rasmini, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa,” J. Akunt., vol. 28, no. 1, pp. 132–158, 2019, doi: https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.iO1.p06.
- M. C. Jensen and C. W. Smith, Jr., “The Theory of Corporate Finance: A Historical Overview,” SSRN Electron. J., pp. 2–20, 1984, doi: 10.2139/ssrn.244161.
- S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia /S. Wojowasito. Jakarta: Jakarta : Ichtiar Baru-Van Hoeve, 2001.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 3rd ed. Bandung: ALFABETA, cv, 2017.
- D. K. Wardani and I. Andriyani, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten,” J. Akunt., vol. 5, no. 2, pp. 88–98, 2017, doi: 10.24964/ja.v5i2.270.
- R. Damayanti, P. P. S. Putri, and A. N. S. Hapsari, “Evaluasi Sistem Keuangan Desa dengan Technology Acceptance Model,” J. Akunt., vol. 14, no. 1, pp. 71–81, 2022, doi: 10.28932/jam.v14i1.4019.
- O. R. Puspasari and D. Purnama, “Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan,” J. Kaji. Akunt., vol. 2, no. 2, pp. 145–159, 2018, doi: 10.33603/jka.v2i2.1719.
- M. N. Aziiz and S. D. Prastiti, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa,” J. Akunt. Aktual, vol. 6, no. 2, pp. 280–344, 2019, [Online]. Available: http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa.
- Yennisa, S. Wahyuningsih, and D. S. Budiarto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa pada Kecamatan Gamping,” J. Bisnis dan Ekon., vol. 10, no. 1, p. 56, 2020.
- A. Masruhin and M. E. Kaukab, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo),” J. Econ. Bus. Eng., vol. 1, no. 1, pp. 118–130, 2019.
- N. K. A. J. P. Dewi and G. Gayatri, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” E-Jurnal Akunt., vol. 26, p. 1269, 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v26.i02.p16.
- A. Setiawan, M. Haboddin, and N. F. Wilujeng, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015,” Polit. Indones. Indones. Polit. Sci. Rev., vol. 2, no. 1, p. 1, 2017, doi: 10.15294/jpi.v2i1.8483.